Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk mendorong penyelesaian pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap kedua, khususnya bagi tenaga non-ASN atau honorer di wilayahnya.
“Kita harus memastikan penyelesaian pendaftaran tenaga non-ASN ini berjalan lancar. Tolong para bupati dan wali kota ikut serta mempercepat penyelesaian tenaga non-ASN, terutama dalam proses seleksi PPPK tahap kedua ini,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
“Jika ada permasalahan, kita akan membantu menyelesaikan permasalahannya, kita dukung penuh dengan coaching clinic,” sambungnya.
Seleksi PPPK tahap 2 sendiri akan ditutup pada 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB.
Oleh karena itu, Zudan menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak untuk memastikan kesuksesan proses tersebut.
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan dua kebijakan penting dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN.
Pertama, Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024 yang substansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi PPPK bagi non-ASN yang terdata pada database BKN, jenis jabatan yang akan dilamar, serta penyesuaian usulan kebutuhan PPPK.
Kebijakan kedua, yakni Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024.
“Substansi surat itu mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/1).
Surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
Rini mengungkapkan pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi PPPK tahun 2024.
Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi II DPR RI.
