Batauga – Wakil Ketua I DPRD Buton Selatan, La Ode Hasruddin, mendorong dan menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Gajah Mada, diantaranya pembangunan gedung Kantor Bupati Busel.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan dengan pembangunan Kantor Bupati serta gedung Perkantoran, maka akan lebih mengoptimalkan kinerja birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Busel. Kemudian diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur urgen lainnya dapat mendukung kemajuan ekonomi daerah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Disatu sisi, Ia menyoroti sejumlah persoalan yang belakangan ini menerpa Bupati Adios dan Wakil Bupati La Ode Risawal, mulai dari masalah kantor Bupati hingga Pelantikan ASN.
Menyikapi hal itu, La Ode Hasruddin mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Sebab Ia optimis bahwa pemerintah daerah akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Buton Selatan untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang. Pemerintah daerah akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, DPRD Busel juga sudah mengambil peran secara kelembagaan dalam bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam hal ini, kata dia, DPRD Buton Selatan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemda setempat dan masyarakat Kelurahan Laompo, yang merupakan pemilik lahan tempat pembangunan kantor Bupati. Dimana pada pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembangunan tetap dilaksanakan di Kelurahan Laompo sesuai rencana awal.
“Rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemda, dan masyarakat Laompo telah menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan kantor bupati tetap dilakukan di Kelurahan Laompo. Oleh karena itu, kami berharap polemik ini tidak berlarut-larut, karena keputusan sudah diambil,” tegasnya.
Kemudian terkait persoalan pemblokiran NIP puluhan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan BKN untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan ASN yang terdampak.
“Pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan masalah ini agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama ASN yang terkena dampak pemblokiran NIP. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil koordinasi dengan BKN,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak agar polemik terkait pembangunan kantor Bupati dan pemblokiran NIP ASN tidak berkepanjangan, mengingat solusi terbaik sedang diupayakan.
Dengan dukungan dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan serta menyelesaikan permasalahan yang ada demi kepentingan masyarakat Buton Selatan.
