Batauga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (9/4/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Buton Selatan, Muh. Adios, menekankan bahwa Musrenbang bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan forum demokrasi untuk menghimpun aspirasi guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Tahun 2026 menuntut sinergi dan lompatan strategis. Pemerintah pusat mengusung tema peningkatan produktivitas untuk swasembada pangan dan energi, serta percepatan ekonomi inklusif. Kami menyesuaikan dengan tema daerah, yakni pemerataan infrastruktur dan peningkatan layanan publik,” ujarnya.
Bupati Adios mengungkapkan bahwa semua usulan dari Musrenbang kecamatan dan DPRD akan dikaji secara objektif, dengan mempertimbangkan keselarasan agenda nasional dan kebutuhan lokal.
“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab tantangan dan memberi dampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemda untuk berkomitmen penuh, mengedepankan inovasi, integritas, dan kolaborasi lintas sektor.
“Musrenbang ini adalah panggilan untuk menata masa depan Buton Selatan yang lebih sejahtera. Kita tidak hanya merencanakan, tetapi memastikan setiap langkah berdampak bagi rakyat,” pungkasnya.
Pemkab Buton Selatan menetapkan empat fokus utama RKPD 2026:
1. Pemerataan Infrastruktur, Pembangunan jalan, dukungan infrastruktur sektor produktif, dan ketenagalistrikan di wilayah kepulauan.
2. Peningkatan Layanan Publik, Transformasi digital layanan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
3. Produktivitas Pangan dan Energi, Penguatan sektor pertanian, perikanan, serta langkah awal menuju kemandirian energi berbasis potensi lokal.
4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Pemberdayaan UMKM, kemudahan investasi, dan pengembangan sektor unggulan berbasis kearifan lokal untuk menciptakan lapangan kerja.
