Pasarwajo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis sebagai upaya menindaklanjuti dan komitmennya dalam mensukseskan program tiga juta rumah.
Diantaranya dengan menyiapkan proposal usulan pembangunan rumah susun (rusun) dan rumah khusus ke Pemerintah Pusat, sekaligus dengan persiapan lahan pembangunannya.
“Sehubungan dengan program Presiden Prabowo itu kami sudah menyiapkan proposal untuk kami usulkan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Kepala Dinas Perkim, Nurul Kudus Tako SE. MT ditemui di ruang kerja, Rabu (22/1/2025).
Nurul Kudus mengungkapkan pihaknya (Perkim) mengusulkan lahan di Takawa untuk rumah susun (Rusun) sebanyak 2 unit dan 100 unit rumah khusus bertempat di lahan Kampung Lama Pasarwajo.
“Ada dua usulan kami (Perkim) yaitu rumah susun sewa di takawa 2 unit. Untuk rumah khusus kami fokus di kampung lama Pasarwajo,” jelasnya.
Menurutnya, untuk rumah khusus difokuskan di Kampung Lama Pasarwajo karena lahan sudah tersedia seluas 24 hektar dan sudah dilakukan pematangan melalui anggaran dari Pemerintah Provinsi Sultra sejak tahun 2023 lalu.
“Kami fokus dikampung lama Pasarwajo, karena kemarin ada program dari provinsi, Pemda Buton sudah menghibahkan lahan 24 hektar dan sudah dilakukan pematangan sejak tahun 2023,” ujarnya.
Disamping mensukseskan program 3 juta rumah ini, Dinas Perkim Buton juga tetap komitmen mendorong pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang sebelumnya telah lebih dulu dilaksanakan di Kabupaten Buton.
Disamping mensukseskan program 3 juta rumah ini, Dinas Perkim Buton juga tetap komitmen mendorong pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang sebelumnya telah lebih dulu dilaksanakan di Kabupaten Buton.
“Di Dinas kami (Perkim) ada data namanya rumah yang tidak layak huni, dan itu sudah masuk dalam aplikasi RTLH dan kami meneruskan lagi ke sistem aplikasi Sibaru (sistem pembangunan rumah). Tiap tahun kami usulkan. Kalau penanganan RTLH itu tiap tahun baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten selalu kami usulkan,” pungkasnya.
Tujuan utama program ini adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan memberikan hunian yang layak bagi golongan masyarakat kurang mampu.
Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025.
Rinciannya, program tersebut sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan sebanyak 1
juta akan dibangun di perkotaan.
Tujuan utama program ini adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan memberikan hunian yang layak bagi golongan masyarakat kurang mampu.
