Batauga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan ( Busel) siap mengawal pelaksanaan seleksi PPPK di bumi gajah mada. DPRD Busel ingin memastikan bahwa proses seleksi berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel), La Ode Hasruddin. Ia juga menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses ini. Kami, di DPRD, akan terus memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai prosedur,” ungkapnnya ditemui beberapa waktu lalu.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyerukan agar proses seleksi dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebab Ia kwawatir adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dapat merusak integritas rekrutmen itu sendiri.
Apa yang menjadi kekhawatirannya tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya memang dibeberapa tahun belakangan ini dalam perekrutan CPNS Buton Selatan ditemukan sejumlah masalah. Puncaknya terdapat lebih dari 40 peserta CPNS yang didiskualifikasi. Belum ditambah lagi dengan adanya dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah daerah pada seleksi PPPK 2024 ini.
Untuk itu dia turut mengajak seluruh elemen termasuk para peserta untuk aktif memantau jalannya proses. Partisipasi publik, kata dia, adalah bagian penting dalam menciptakan sistem yang akuntabel.
“Kami berharap semua pihak, termasuk panitia seleksi, menjaga integritas mereka. Jangan sampai ada laporan tentang praktik tidak sehat seperti nepotisme atau jual beli jabatan,” tambahnya.
La Ode Hasruddin menilai pada dasarnya kehadiran PPPK memiliki dampak langsung terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang baik ditentukan salahsatunya dari kualitas sumber daya pegawainya.
Sebab itu disinilah peran tahapan seleksi pada rekrutmen PPPK. Menurutnya, sangatlah penting untuk memastikan bahwa PPPK yang terpilih adalah individu yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Lagi-lagi, hal itu salahsatunya ditentukan proses seleksi yang bersih. Sebaliknya, jika prosesnya tidak bersih maka akan terdengar terus suara kekurangan pegawai, malas berkantor hingga komplain terkait pelayanan publik.
“Jika seleksi dilakukan dengan adil, maka hasilnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Buton Selatan, ” katanya.
Dalam kesempatan itu, La Ode Hasruddin mengingatkan bahwa keberhasilan rekrutmen PPPK di Buton Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan panitia seleksi untuk menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai transparansi dan profesionalisme.
Selain itu, ia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang jelas kepada para peserta seleksi. Menurutnya, segala informasi terkait tahapan seleksi, kriteria penilaian, hingga pengumuman hasil akhir harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses. Hal ini akan membantu mengurangi potensi kecurigaan atau ketidakpuasan dari peserta dan masyarakat.
La Ode Hasruddin juga menekankan bahwa proses seleksi PPPK harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Ia berharap proses ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut dilakukan.
“Proses yang baik akan melahirkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, transparansi dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama,” pungkasnya.
Diketahui Pemkab Buton Selatan membuka perekrutan formasi CPNS/PPPK tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
a. Formasi CPNS = 0
b. Formasi PPPK berjumlah 325 dengan rincian 50 untuk jabatan guru, 25 tenaga kesehatan dan 250 tenaga teknis.
Dalam perekrutan PPPK ini terdapat sejumlah tahapan yakni Pendaftaran, seleksi administrasi,
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),
Integrasi Nilai SKD dan SKB, kemudian
Pengumuman kelulusan akhir secara online.
