Batauga – Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada sidang DPRD Buton Selatan di Gedung Wisata, Buton Selatan, Selasa (2/7/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Budiman mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan kesepakatan berupa perbaikan-perbaikan pada tahun yang akan datang di rapat paripurna tersebut.
Perbaikan-perbaikan yang dimaksud antara lain serapan anggaran yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ada beberapa perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta sektor perhubungan yang selalu menjadi masalah yang mana diupayakan sebisa mungkin diminimalisir.
Selanjutnya, perlu adanya transparansi anggaran baik dari jenis kegiatan maupun lokasi titik kegiatan itu sendiri, yang mana sudah terlampir Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai salah satu bukti dari transparansi anggaran.
Kata dia, bukti seperti itu diperlukan agar Utamanya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan mengetahui sejauh mana belanja-belanja modal itu di setiap wilayah.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih saling berkolerasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Buton Selatan. Dimana sekitar seribu empat ratus pelaku usaha pendaftar sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berimbas pula terhadap peningkatan ekonomi yang berputar pada suatu wilayah.
Sehingga hal ini bukan hanya saja menjadi perhatian PTSP Buton Selatan, melainkan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Buton Selatan untuk dapat memproyeksikan UMKM agar bisa menjadi salah satu sumbangsih pada PAD Buton Selatan.
“Hari ini tentang persetujuan LKPJ yang menjadi sebuah pertanyaan dari DPRD kita selesaikan. Alhamdulillah semua telah mendapatkan kesepakatan, tentu di dalamnya berupa perbaikan-perbaikan untuk tahun-tahun kedepannya,” katanya, Selasa (2/7/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Pomili Womal, menyatakan bahwa sebagai optimalisasi tambahan rumusan-rumusan pada rapat kerja antara eksekutif dan legislatif terkait perencanaan di masing-masing OPD diharapkan kedepannya sisa harus lebih terarah, efesien, dan juga efektif.
Sehingga seluruh program dari satuan perangkat daerah itu, harus tepat sasaran yang mana manfaat nya dapat langsung menyasar masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Selatan, yang mana mengacu pada perbaikan ekonomi rakyat.
Ia juga sempat menyinggung perdebatan yang sempat terjadi antara pihak eksekutif dan juga legislatif, yang mana semua itu hanya untuk mengarah pada kesepakatan bersama perihal perbaikan-perbaikan sistem pengelola administrasi, yang mana untuk LKPJ laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2023 sudah tuntas.
“Karena apa yang kita rapatkan hari ini sudah merupakan hasil dari pemeriksaan BPK,” tandasnya. (Adv)
