Batauga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) melaksanakan evaluasi kinerja upaya penurunan stunting 2022, di gedung Wisata, jalan Gajah Mada, Kecamatan Batauga, Sabtu (31/12/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan tepat di penghujung akhir tahun 2022 ini dibuka langsung Pj Bupati Busel La Ode Budiman. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta para Kepala Desa (Kades) lingkup Pemkab Busel.
Pj Busel La Ode Budiman mengatakan, hasil evaluasi kinerja penurunan stunting 2022 akan ditindak lanjuti pada 2023. Hal ini tentunya merupakan konfergensi dari semua pihak yang terlibat didalamnya.
“Karena persoalan stunting ini tidak bisa terselesaikan satu personel saja atau dengan objek tetapi ini harus secara konferehensif dan semua harus terlibat semuanya,” kata La Ode Budiman.
Menurut La Ode Budiman, untuk menekan angka stunting di 2023, perlu membangun komitmen bersama untuk menangani problem stunting, sebab intervensi spesifik atau yang sensitif memungkinkan untuk mengukur sejauh mana pesoalannya.
“Apakah OPD berjalan sendiri-sendiri atau sudah melakukan dengan bagus. Dan hari ini akan terjawab semuanya,” ungkapnya.
Ditempat sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Busel La Ansari menyampaikan, terdapat 72 item yang dilakukan pendataan setiap tahunnya. Sehingga PPKB telah melakukan validasi data warga yang beresiko stunting didalam satu keluarga.
La Ansari mengaku sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Desa di Busel. TPK ini bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang beresiko stanting. Tim ini sendiri terdiri dari unsur bidan desa, kader KB, dan PKK.
“Jadi, mereka keluarga beresiko stunting dan mereka yang dinyatakan stunting, itu ada 29 Desa Lokus,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Busel Meizat Amril Tamim menyatakan, terdapat 64 Indikator layanan pada master analisis stunting yaitu terdiri dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Agama, Perguruan Tinggi berjumlah 3 indikator.
Lanjut Meizat, kemudian Dinas Kesehatan 22, PPKB 13, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2, Dinas Pendidikan 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) 9, Kominfo 1, Dinas Sosial 9, dinas perikanan 1, ketahanan pangan 1 indikator.
“Itu semua indikator stanting di wilayah Busel,” kata Tamin. (Firman)
