PASARWAJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menegaskan komitmennya untuk menghadirkan arah pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., saat mewakili Bupati Buton dalam pembukaan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Kabupaten Buton, di Aula Hotel Buton Raya, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RDTR serta KLHS oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
Dalam kesempatamnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton mengungkapkan bahwa ketersediaan dokumen RDTR dan KLHS merupakan kebutuhan mendasar yang telah lama dinantikan. Selama beberapa tahun terakhir, ketiadaan dokumen ini menjadi kendala yang membatasi sejumlah aktivitas pembangunan serta arus investasi di daerah.
“Atas nama Bupati Buton dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Penyusunan RDTR dan KLHS benar-benar kita butuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Buton,” ujar La Ode Syamsudin.
Perhatikan Karakteristik Wilayah dan Kelestarian Lingkungan
Sekda menekankan agar penyusunan RDTR tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan syarat administratif semata. Dokumen tata ruang harus dirumuskan secara profesional dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten agar mampu mengakomodasi potensi serta karakteristik unik di setiap kecamatan, mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, perhotelan, perdagangan, hingga peluang investasi lainnya.
Selain memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, perumusan tata ruang juga wajib memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terus tumbuh dan berkembang di wilayahnya.
Di sisi lain, aspek keberlanjutan lingkungan mendapat sorotan tajam, khususnya terkait perlindungan kawasan sumber mata air. Sekda mengingatkan agar pembukaan lahan di sekitar sumber air dilakukan secara hati-hati demi menjamin ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.
Ia juga menyoroti pentingnya pengamanan sumber mata air publik yang kerap diklaim sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu.
Dorong Iklim Investasi dan Tegakkan Aturan Tanpa Ego Sektoral
Melalui kepastian peruntukan ruang yang diatur dalam RDTR, Pemerintah berharap para pelaku usaha dan investor dapat dengan mudah mengidentifikasi zona yang sesuai untuk kegiatan perdagangan, jasa, maupun sektor penunjang ekonomi lainnya.
Sekda juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan tata ruang guna mencegah pelanggaran di masa depan, seperti pembangunan tidak sesuai peruntukan, pelanggaran jalur hijau, hingga penyalahgunaan garis sempadan jalan.
“Kabupaten Buton saat ini masih dalam tahap membangun. Jangan sampai wilayah sudah terlanjur berkembang tanpa perencanaan, baru kemudian kita berupaya menatanya,” tegasnya.
Menutup arahannya, La Ode Syamsudin berpesan agar seluruh perangkat daerah menanggalkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi yang solid adalah kunci utama agar pembangunan daerah berjalan selaras, teratur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Kegiatan Konsultasi Publik I ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton, Dr. La Subu, Tim fasilitator dari Kementerian ATR/BPN dan pihak konsultan. Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Buton, Camat Pasarwajo dan Sekretaris Camat Lasalimu Selatan, Para lurah, kepala desa, serta pemangku kepentingan terkait.
Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, tanggapan, serta diskusi interaktif bersama peserta yang dipandu langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton.
