JAKARTA – Rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 hampir rampung. Sejumlah proses yang dalam penyelesaian diantaranya penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, tentu ada beberapa evaluasi sekaligus perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan mengacu pada pelaksanaan seleksi CASN 2023. Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN.
“Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” ujar Anas di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/01).
Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas. Diantaranya adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, banyak tenaga non-ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada eleksi CASN tahun 2023.
“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkap Menteri Anas.
Secara nasional, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.
Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.
“Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” ungkap Menteri Anas dikutip dari laman resmi Menpan-RB.
Kurangnya formasi dan pemenuhannya tersebut diharapkan bisa diperbaiki pada seleksi 2024. Menteri Anas mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
Evaluasi selanjutnya adalah belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN. Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.
“Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan,” ujar Menteri Anas.
Sementara dari sisi teknis pelaksanaan CASN 2023, Plt. Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, ada panitia seleksi instansi yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi data peserta.
“Proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta,” jelas Haryomo.
Progres pengisian DRH pada PPPK guru, baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi. Sedangkan pada PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru sebanyak 76.121 peserta. Rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan NI PPPK.
