Pasarwajo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Hariasi Salad menanggapi dingin soal mosi tidak percaya yang dialamatkan kepadanya.
Hariasi menilai, mosi tidak percaya tersebut hanya masalah miskomunikasi. Sebab, pasca penandatanganan mosi tersebut, ada beberapa Anggota DPRD Buton yang menghubungi dirinya melalui via telepon yang menyatakan bahwa mereka hanya ikut-ikutan saja.
“Saya santai saja, karena sesungguhnya 20 orang DPRD Kabupaten Buton ini kita masih solid, hanya saja masih ada hal-hal yang masih miskomunikasi saja mungkin,” kata HRS sapaan akrab Hariasi Salad kepada sejumlah awak media di kediamannya, Selasa (17/1/2023).
“Karena setelah adanya tanda tangan mosi tidak percaya ini, ada beberapa Anggota DPRD juga yang turut lakukan tanda tangan itu juga sudah komunikasi dengan saya lewat via telepon dan menyatakan bahwa itu hanya mereka mengikut saja, dan beberapa Angota DPRD itu yang sudah komunikasi juga menyampaikan hal ini sebenarnya hanya persoalan mis komunikasi saja,” sambung HRS.
Sehingga lanjut politisi Golkar ini, dalam waktu dekat, ia akan melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD untuk membahas hal-hal yang mungkin saja selama ini terjadi mis komunikasi.
“Sehingga dalam waktu dekat juga saya akan melakukan pertemuan- pertemuan dengan anggota untuk membahas hal-hal yang mungkin saja selama ini ada yang putus komunikasinya. Jangan sampai persoalan ini malah menciderai seluruh Anggota DPRD dan lembaga DPRD dimata masyarakat bahkan pusat,” ujarnya.
Kemudian mengenai pergantian pimpinan di DPRD kata HRS, ia serahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. Karena, HRS hanya menjalankan tugas tambahan dari DPP sebagai Ketua DPRD.
“Kalau persoalan sistem pergantian pimpinan DPRD itu saya serahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar, saya tidak mau berkomentar banyak karena saya selaku Ketua DPRD itu diberi tugas tambahan oleh DPP untuk menjadi Ketua,” bebernya.
“Persoalan ini sangat sederhana sebenarnya, bahwasanya dengan adanya dua opsi yang saya baca dimedia itu tentang mosi tidak percaya yaitu tentang transparansi anggaran, kemudian terkesan bahwa keputusan-keputusan di DPRD itu tinggal saya sendiri yang memutuskan, itu tidak benar,” sambungnya.
“Dan lagi-lagi sebenarnya ini persoalan yang tidak perlu dibahas dan dipolemikan, cukup rapat internal saja DPR, karena sama sekali tidak ada regulasinya sesuai dengan dua tuntutan yang dimasukan dalam mosi itu, dua-duanya tidak ada regulasi dilakukan oleh Ketua DPRD, sebab itu dikelola Sekwan dan tanggungjawab Sekwan. Lalu, terkesan keputusan DPRD itu adalah saya melaksanakan keputusan sendiri juga itu tidak benar karena semuanya melalui paripurna untuk diputuskan bersama anggota, makanya disebut kolektif kolegial, jadi keliru kalo ada anggota katakan keputusan saya sendiri,” imbuhnya.
HRS pun mengajak kepada seluruh Anggota DPRD Buton untuk berpikir jernih sehingga tidak menimbulkan kesan buruk di masyarakat, seakan-akan Anggota DPRD itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan lupa akan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Saya mengajak kepada seluruh Anggota DPRD untuk berpikiran jernih karena jangan sampai kita dinilai oleh masyarakat bahwa seakan-akan Anggota DPRD Buton hanya memikirkan diri sendiri sehingga kita lupa akan tugas dan fungsi kita sebagai DPRD yang bisa berdampak pada sistem pemerintahan di Kabupaten Buton, apalagi sekarang mendekati jelang pemilu yang mana seluruh Anggota DPRD akan kembali bertarung di Dapilnya masing-masing, sehingga mari kita perlihatkan di masyarakat bahwa kita bekerja untuk rakyat, untuk Buton dan semoga di 2024 seluruh Anggota DPRD ini akan terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buton,” harapnya.
Selanjutnya tambah HRS, terhadap beberapa Anggota DPRD yang sudah menghubungi dirinya melalui via telepon, HRS mengaku bahwa dalam waktu dekat mereka akan bertemu dengan dirinya untuk melakukan rapat bersama.
“Kepada Anggota DPRD yang telah menghubungi via telepon kepada saya dalam waktu dekat mereka akan ketemu saya dan akan melakukan rapat-rapat dalam konsolidasi sehingga persoalan ini tidak perlu dipublikasikan karena ini sebenarnya persoalan konsumsi internal DPRD saja antara pimpinan sama anggota,” ujarnya.
“Dan terkhusus Anggota DPRD dari Fraksi Golkar untuk mari saling menjaga kekompakan dan kesolidan demi partai, karena ini menyangkut marwah partai, mari sama-sama kita jaga, kita fokus pada proses konsolidasi melakukan langkah-langkah konkrit. Mengenai persoalan partai mari kita bahas di internal partai nda usah termakan isu dan terbawa arus permainan yang dilakukan oleh pihak pihak-pihak lain,” ajaknya.
