Batauga – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan (Busel) melaksanakan kegiatan Forum Grup Discution (FGD) tentang standar pelayanan publik di Aula Kantor BPS Busel, Selasa (26/11/2024)
Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen di negeri Bumi Gajah Mada, mulai dari Media, OPD, Kepala Desa, LSM, mahasiswa, hingga masyarakat.
Kepala BPS Buton Selatan, Sudirman K, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana bersama-sama merumuskan standar pelayanan publik demi kemajuan perstatistikan Buton Selatan pada 2025 mendatang. Tentunya dengan mengedepankan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan keadilan.
“Jadi standar pelayanannya untuk 2025 tidak kami buat sendiri tapi kita buat bersama melibatkan sejumlah pihak. Diharapkan dalam FGD ini, pembahasan dilakukan secara mendalam antara penyelenggara dan pengguna dapat menemui kesepakatan untuk menentukan standar pelayanan sesuai kesepakatan tersebut, ” katanya.
Kata dia, kegiatan ini sejalan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 dimana setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.
Disatu sisi, Ia juga mengingatkan agar masyarakat dapat memahami bila dalam pelaksanaannya nanti, ternyata belum sesuai standar yang disepakati. Sebab, sebagai Satker yang baru setahun berdiri di Busel, BPS masih mempunyai beberapa keterbatasan, seperti belum adanya Kantor Resmi.
Selain standar pelayanan publik, pada FGD juga membahas keberlanjutan forum satu data di Buton Selatan yang muncul sebagai salah satu keinginan dari OPD di Busel.
Menanggapi hal itu, Sudirman menjelaskan, sebagaimana amanat Presiden RI sebelumnya Jokowi yang mengatakan bahwa data itu jauh lebih mahal dari emas atau minyak. Maka bisa dipastikan bahwa peran atau keberadaan data sangatlah penting.
Dengan menguasai data, kata dia, maka ekonomi maupun pembangunan yang dilakukan tentu akan terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebaliknya, kualitas data yang buruk akan mengganggu pembangunan.
Nah, untuk mendapatkan data yang baik, maka lanjut dikatakan, Sebagai Kepala BPS pertama di Busel, Ia menekankan pentingnya pembenahan termasuk pembinaan perstastisikan di OPD terkait, karena BPS tidak bisa berdiri sendiri.
“BPS kan hanya menghasilkan data, eksekutornya adalah OPD, ” katanya.
Jika hal itu terpenuhi, maka Ia optimis kedepannya, semua arah pembangunan itu berasal dari satu data. Menurutnya, data yang baik itu adalah data yang bisa terjelaskan. Tanpa penjelasan, data yang dihasilkan bisa menjadi polemik dimasyarakat.
Terkait dengan adanya data yang berbeda hal itu juga kata dia bisa dijelaskan, dimana biasanya karena metode yang digunakan berbeda. Nah pada akhirnya, jika semua bisa terjelaskan, maka sasaran penggunaannya akan jelas juga.
Ia berharap dengan adanya kegiatan hari itu, OPD, dunia usaha dan masyarakat di Buton Selatan dapat mengerti cara kerja BPS, terus bagaimana BPS menghasilkan data. Sehingga tidak ada lagi yang menyatakan bahwa data BPS itu tidak benar.
“Kalau semuanya kita terlibat dalam data itu maka semuanya menjadi jelas dan benar. Harapan kami kembali supaya semua teman-teman OPD semuanya terlibat dalam perbaikan-perbaikan data yang ada, ” katanya.
