PASARWAJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) mengikuti tahapan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025 dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2026.
Kegiatan yang dilangsungkan secara hibrida melalui Zoom Meeting ini dipusatkan di Anjungan Kantor Bupati Buton, Kamis (12/11/2026). Hadir mengikuti jalannya verifikasi Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST, didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buton.
Mewakili Bupati Buton, Wakil Bupati (Wabup) Syarifudin Saafa dalam sambutannya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata.
Komitmen pemerintah daerah turut difokuskan secara seimbang pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penekanan khusus pada aspek pemberdayaan perempuan.
“Keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian, melainkan dari sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu mengurangi kesenjangan gender serta memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki,” ujar Wabup Syarifudin Saafa.
Melalui momentum evaluasi ini, pihaknya berharap Tim Verifikator dapat memberikan masukan serta rekomendasi konstruktif.
Hal tersebut dinilai krusial untuk memperkuat akselerasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Buton, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti arahan tersebut secara nyata, terpadu, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E., menyampaikan apresiasi atas komitmen dan partisipasi aktif jajaran Pemkab Buton dalam rangkaian evaluasi APE 2026.
Eni menjelaskan bahwa tahapan verifikasi lapangan memegang fungsi strategis untuk melakukan pendalaman, konfirmasi, serta validasi terhadap data dan dokumen pendukung yang sebelumnya telah disampaikan daerah melalui mekanisme evaluasi mandiri dan verifikasi administrasi.
“Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan objektif dalam menentukan instansi penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2026,” jelas Eni.
Ia juga kembali mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, sinergisitas koordinasi lintas sektor, serta konsistensi dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus tata kelola pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran (GBS), pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Melalui partisipasi aktif dalam evaluasi ini, Pemkab Buton optimis tata kelola PUG di daerah akan semakin kokoh dan terintegrasi secara lintas sektor.
Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton yang semakin inklusif, berkeadilan, serta menjamin kesempatan setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
