Pasarwajo – Wakil Bupati Buton, Syariufudin Saafa, ST memimpin pertemuan bersama para Lurah dan Camat se-Kabupaten Buton dalam rangka mengingatkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak untuk beralih segmen ke PBPU Pemda. Pertemuan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa, 11 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buton menyampaikan salam Bupati Buton yang saat ini sedang menghadiri Pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, bagi peserta PBPU yang mengalami kendala dalam pembayaran iuran, diharapkan dapat segera beralih ke PBPU yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat Buton yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi. Melalui program ini, kami berharap masyarakat yang menunggak dapat segera mendapatkan solusi dengan beralih ke PBPU Pemda,” ujar Wakil Bupati.
Selain itu, ia juga meminta para camat dan lurah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Diharapkan, aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat mendata serta membantu masyarakat dalam proses pengalihan segmen tersebut.
“Kami butuh kerja sama dari semua pihak, terutama camat dan lurah, untuk memastikan informasi ini sampai ke masyarakat dan mereka bisa segera mengurus perpindahan segmen sesuai prosedur yang ada,” tambahnya.
Selain itu juga, Wakil Bupati Buton, menekankan untuk selalu menjaga kebersihan kantor kepada para camat maupun para kepala desa untuk memulai perubahan dengan hal kecil yang sering kita tidak sadari bahwa kebersihan itu sangatlah penting karena kebersihan adalah pangkal memulai pekerjaan.
Wabub juga menyampaikan pihaknya Bersama Bupati nanntinya akan berencana berkunjung di setiap kantor Kecamatan dan kantor desa se-Kabupaten Buton untuk menyukseskan program tersebut.
“Kami juga bersama Bupati Buton bakal menyelesaikan masalah jejaring yang ada di Kabupaten Buton masih terdapat 22 blankspot yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buton. Selain itu program santunan duka, yakni setiap orang meninggal di Buton dengan kualifikasi manusianya akan dirumuskan di Dinas Sosial kita akan memberikan bantuan santunan duka kepada keluarga melalui Camat ataupun Kepala desa setempat atas nama Bupati dan Wakil Bupati Buton,” katanya.
Dalam kepemimpinan kami lanjut Wabu Buton, banyak yang perlu kita benahi bersama sehingga pihaknya berharap mulai dari para Kepala Desa, Lurah, Camat, para Kepala OPD hingga Forkopimda untuk selalu semangat dan merapatkan barisan untuk membangun Buton menjadi bersinar.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan yang memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur alih segmen serta kriteria peserta yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemda.
Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala iuran yang tertunggak.
