Jakarta – Pemerintah akan mempercepat pengembangan Government Technology (GovTech) INA Digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh negeri dan memangkas praktik korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan langkah itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai arti penting percepatan digitalisasi dalam segala aspek pemerintahan.
“Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital,” tegasya usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).
Menkominfo menyatakan visi Presiden Joko Widodo berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. INA Digital, sebagai GovTech milik Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini.
“Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada tangal 27 Mei 2024,” ujarnya.
Menteri Budi Arie menekankan bahwa digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membantu meminimalisir praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan.
“Bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi,” tandasnya.
Mengenai sosialisasi INA Digital disosialisasikan, Menkominfo mengungkapkan saat ini tengah dalam proses harmonisiasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi yang optimal.
“Karena ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
