Pasarwajo – Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Basri membenarkan adanya komunikasi bersama Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hariasi Salad terkait konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah. Ini dilakukan demi membesarkan Partai Golkar, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Buton.
Komunikasi atau perbincangan mengenai hal itu dilakukan usai rapat klarifikasi soal mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 20 Anggota DPRD Buton terhadap Hariasi, pada Sabtu (28/1/2023) lalu di Kendari.
“Jadi itu tidak ada perintah, saya sudah bicara dengan teman-teman yang menerima beliau, kalo mekanisme partai kita itu yang diperintahkan begini, jadi saya luruskan ya, tadi malam itu setelah ditutup rapat bicara lepas masalah konsolidasi partai, kita harus turun ke bawah konsolidasi,” kata Basri via selulernya, Minggu (29/1/2023).
“Saya tanya Pak Abu Hasan, Ibu Dewi, hanya Pak La Ode Aca masih tidur mungkin, apa benar ini, dia bilang itu tidak ada perintah pak karena memang salah kalo mereka memerintahkan harusnya lapor dulu ke ketua kan, mekanismenya itu, karena itu menyangkut konsolidasi itu seharusnya, karena selama ini kita menyurat ke DPD II, kalo ada perintah itu kepada DPD II Ketua DPD II, Ketua DPD II itu kabupaten kota nanti yang memerintahkan lagi siapa yang membidangi atau dibagi tugas untuk percepatan konsolidasi, mungkin diperintahkan si A si B untuk turun ke desa-desa,” jelasnya.
“Menurut Ibu Dewi Tamburaka dan Abu Hasan juga saya tanya Ketua Pemenangan Pemilu, Ibu Dewi Tamburaka Bidang Kaderisasi dia bilang tidak ada perintah hanya kalo Ibu Dewi keterangannya hanya pada saat selesai ditutup kita bincang-bincang lepas (Konsolidasi Partai hingga ke tingkat desa-red),” ungkap Basri.
Mengenai mosi tidak percaya tersebut lanjut Basri, tentu ada mekanisme partai yang harus ditaati, tidak bisa hanya mendengarkan sepihak.
“Karena kita ini mekanisme partai, mau cari adilnya semua, kita tidak mau mendengarkan sepihak,” jelasnya.
“Setelah juga kita terima mosi tidak percaya dari anggota-anggota DPR yang 20 orangnya itu dengan fraksi Golkar inklud di dalamnya, seharusnya sebelum menyurat ke DPD I seharusnya dia yang panggil Hariasi untuk lakukan klarifikasi. Tetapi karena dia tidak lakukan maka kita yang lakukan klarifikasi karena dalam peraturan organisasi ada ruang, ada haknya juga kader itu diberikan hak jawab, persoalan benar ato tidaknya nanti kita serahkan nanti ke DPP,” pungkasnya.
Terkait pernyataan Muhammad Basri tersebut, kembali mengklarifikasi ke Hariasi Salad atau HRS melalui telepon, Minggu (29/1/2023) siang.
HRS pun menegaskan bahwa mengenai konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah atau desa/kelurahan adalah benar disampaikan oleh DPD I Golkar dalam hal ini La Ode Aca selaku Ketua Bidang Organisasi dalam bincang lepas usai rapat klarifikasi terhadap dirinya (HRS) di Kendari, Sabtu (28/1/2023) malam.
“Saya menyampaikan kalau langkah-langkah yang saya ambil dalam mensosialisasikan diriku dan Partai Golkar di Buton dianggap salah dan keliru dan atau melanggar aturan organisasi Partai Golkar maka sepulangnya saya dari Kendari, saya akan menghentikan langkah-langkah konsolidasi ini,” kata HRS mengulang pernyataannya kepada La Ode Aca.
“Namun dijawab oleh Ketua Bidang Organisasi La Ode Aca, jangan hentikan, lakukan dan bila perlu gas ful karena kita sekarang seharusnya sudah harus ke lapangan membesarkan Partai Golkar sampe ke tingkat bawah,” ungkap HRS.
“Dan seharusnya semua kader Partai Golkar sudah saatnya turun ke bawah, bagaimana kita mau menang pemilu dan pilkada kalo kita tidak konsolidasi sampai ke tingkat bawah,” sambung HRS mengulang kembali perkataan La Ode Aca.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belum bisa menghubungi La Ode Aca.
